Aspek Hukum dalam Pengembangan Properti

Diposting oleh Agen Hamsa Tour on Selasa, 01 Oktober 2013


Salam Sejahtera

Dalam setiap negara pasti mempunyai hukum-hukum tersendiri yang dibuat untuk kenyamanan warganya, begitu pula di dunia properti, aspek hukum juga tidak terlepas dari keseharian, aspek hukum ini dibuat bukan hanya untuk melindungi pembisnis properti namun juga konsumen properti serta masyarakat sekitarnya termasuk lingkungan alam yang ada di lingkungan properti yang sedang atau suadah dalam pembangunan.
Aspek-aspek hukum dalam properti ini terdiri dari mulai sudah harus dipahami oleh pelaku properti, contohnya tentang aspek kelegalan atau keabsahan dari lahan atau lokasi properti kita. Mari dalam artikel kali ini kita membahas sedikit tentang aspek-aspek hukum apa saja yang diperlukan dalam pengembangan properti, aspek-aspek hukum dalam pengembangan properti diantaranya adalah :

Hak Atas Tanah
a. Hak Milik
Hak milik adalah  hak yang turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya, atau dengan kata lainkepemilikan resmi atas tanah yang ada di suatu lokasi atau kawasan, hak milik ini bisa dibuktikan dengan keabsahan surat tanda kepemilikan tanah tesebut atau sertipikat tanah dari properti tersebut, keabsahan dari kepemilikan tanah ini bisa kita cek langsung kebadan pertanahan nasionla (BPN). Hak milik tidak dapat dipunyai oleh warganegara asing maupun orang yang memiliki kewargangeraan ganda (warganegara Indonesia sekaligus warganegara asing). Bagi warganegara asing atau orang yang berkewarganegaraan ganda yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan wajib untuk melepaskan hak tersebut paling lama satu tahun setelah memperoleh hak milik. Apabila jangka waktu tersebut berakhir dan hak milik tidak dilepaskan, maka hak milik menjadi hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak lain yang membebani tanah tersebut.
b. Hak Guna Usaha
hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.
c. Hak Guna Bangunan
Hak guna bangunan adalah jenis sertifikat dimana pemegang sertifikat hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain, sedang kepemilikan tanah adalah milik negara. Sertifikat Hak Guna Bangunan mempunyai batas waktu tertentu misalnya 20 tahun. Setelah melewati batas 20 tahun, maka pemegang sertifikat harus mengurus perpanjangan SHGB-nya. Berbeda dengan Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya hanya untuk WNI
d. Hak Pakai
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
e. Hak Sewa
Hak sewa adalah orang atau badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemilik tanah tersebut sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanah dipergunakan. Pembayaran uang sewa juga dapat dilakukan hanya satu kali atau setiap waktu tertentu
f. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan
hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebenarnya bukan hak atas tanah dalam arti yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena kedua hak tersebut tidak memberi wewenang untuk menggunakan tanah.Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan merupakan bentuk pengejawantahan hak ulayat. Tujuan dari dimasukkannya kedua hak ini  ke dalam UUPA adalah semata-mata untuk menselaraskan UUPA dengan hukum adat.
g. Hak-Hak Lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-haknya yang sifatnya sementara. 
Semoga artikel ringan ini dapat bermanfaat bagi kita semua..SUKSES SELALU

Terimakasih



Kami akan sangat berterima kasih apabila anda menyebar luaskan artikel Aspek Hukum dalam Pengembangan Properti ini pada akun jejaring sosial anda, dengan URL : http://yon-property.blogspot.com/2013/10/aspek-hukum-dalam-pengembangan-properti.html

Bookmark and Share

0 komentar... Baca dulu, baru komentar

Posting Komentar